franchise indonesia-hukum franchise dan peraturannya

Franchise indonesia mengalami perkembangan yang sangat besar sehingga banyak para pengusaha diIndonesia yang mula-mula hanya berbisnis secara biasa lambat laun mulai menggunakan cara berbisnis dengan konsep franchise, tetapi dengan semakin berkembangnya usaha dengan konsep franchise tak dapat dihindari pula timbul permasalahan yang dihadapi para pengusaha yang menjalankan bisnis ini karena pada dasarnya bisnis franchise merupakan saling keterikatan antara yang satu dengan yang lain dari sisi sebagai pemberi usaha franchise ( franchisor ) maupun sebagai penerima franchise ( franchisee ) banyak aspek hukum didalamnya mulai dari aspek HAKI sampai kepada aspek yang membahas perjanjian franchise yang harus disepakti bersama.

Hukum dan peraturan franchise di Indonesia telah diatur pada peraturan pemerintah (PP) No.42 tahun 2007 dan peraturan menteri perdagangan R.I nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 didalam peraturan tersebut telah dibahas dan dijelaskan bagaimana tata tertib dan hak dan kewajiban pelaku usaha yang menjalankan bisnisnya dengan cara franchise maka didalam PP No.42 tahun 2007 telah dijelasksn kriteria dari bisnis yang dapat difranchise antara lain : memiliki ciri khas usaha , terbukti telah memberikan keuntungan,memiliki standar atas pelayanan atau barang dan jasa ditawarkan secara tertulis ,mudah diajarkan atau diaplikasikan , adanya dukungan berkesinambungan , hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan selanjutnya pada PP No.42 tahun 2007 didalamnya dibahas pula bagaimana hubungan yang baik antara pemberi franchise ( franchisor) dan penerima franchise ( franchisee) yaitu mengatur kewajiban sebagai franchisor untuk memberikan binaan dan bimbingan dalam bentuk pelatihan , bimbingan operasional , bagaimana pemasarannya, manajemen didalamnya , riset dan pengembangan kepada franchisee secara berkelanjutan atau berkesinambungan.

Pada peraturan menteri perdagangan atau yang disingkat PerMen No.31/M-DAG/PER/8/2008 maka hal yang mendasar adalah pentingnya pelaku usaha franchise Indonesia harus memiliki surat pendaftaran waralaba yang dikeluarkan dinas terkait yang kita kenal dengan STPW , STPW adalah bukti bahwa perusahaan franchise yang kita jalankan sudah diakui sebagai usaha franchise yang mendaftarkan usaha franchisenya diwilayah negara kesatuan republik Indonesia maka dengan adanya peraturan tersebut setiap pelaku usaha yang menjalankan bisnis dengan konsep franchise baik didalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri harus memiliki STPW yang dikeluarkan pejabat terkait di depatemen perdagangan sehingga menjadikan franchise indonesia lebih tertib secara hukum dan administrasi.

Salam franchise

Taufik Hidayat

International Franchise Business Management

Menara KADIN 30Fl.

Jl. HR Rasuna Said kav 2-3 Block X-5. Kuningan

Jakarta 12950. Indonesia

Tel. +62-21 5299-4547 (hunting)

Fax. +62-21 5299-4599

Email: franchiseconsultant@ifbm.co.id

www.konsultanwaralaba.com untuk meningkatkan performance website anda, kunjungi: www.konsultaninternetmarketing.com

Peluang Usaha Franchise

Peluang Usaha Franchise Dunia

Ebook Franchise SOP For Resto