Tips Menyusun Perjanjian Waralaba

February 15, 2019

Salah satu komponen persiapan yang perlu dimiliki ketika akan mewaralabakan usaha adalah perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba akan menjadi dasar hukum yang mengikat bagi pemberi waralaba (franchisor) dan penerima waralaba (franchisee). Sehingga segala sesuatu yang terjadi dalam masa kerjasama waralaba nantinya akan mengacu pada poin-poin pasal perjanjian waralaba yang ditandatangani kedua pihak tersebut.

Oleh karena itu, sebelum menyusun perjanjian waralaba, pemberi waralaba wajib untuk memahami betul kelebihan dan kelemahan dari bisnisnya. Hal ini dilakukan supaya bisa dimasukkan menjadi bagian yang diperjanjikan kepada mitra penerima waralabanya. Berikut kiat sederhana yang dapat dilakukan ketika menyusun perjanjian waralaba:

  1. Petakan kembali kelebihan dan kelemahan bisnis Anda

Ketika membuat perjanjian sebaiknya kenali betul kelebihan bisnis Anda agar dapat dimasukkan menjadi salah satu poin dukungan Anda yang dapat diberikan kepada franchisee. Sehingga ini akan memberikan nilai tambah dan keyakinan kepada franchisee tersebut, bahwa franchisornya memiliki kapabilitas untuk memberikan dukungan. Selain itu, penting juga untuk mengenali kekurangan dari bisnis Anda, sehingga dapat diproteksi dalam poin-poin perjanjian untuk menghindari tuntutan dikemudian hari oleh franchisee.

  1. Buatlah perjanjian menjadi standar

Penting untuk membuat perjanjian waralaba ini menjadi standar, sehingga seluruh franchisee Anda akan mendapatkan format perjanjian yang sama. Franchisor akan sangat kesulitan ketika perjanjian kepada setiap franchisee menjadi berbeda-beda sesuai dengan kesepakatannya masing-masing. Sehingga apabila ada masalah dengan salah satu franchisee, franchisor perlu memberikan perlakuan khusus satu per satu terhadap masing-masing franchiseenya. Hal ini tentu akan sangat merepotkan apabila sudah memiliki banyak franchisee.

  1. Upayakan seluruh pasal dibuat lengkap dan jelas

Ketika menyusun perjanjian waralaba, perlu memastikan bahwa perjanjian waralaba tersebut lengkap dan jelas. Hal ini untuk menghindari terjadinya multi tafsir terhadap poin-poin perjanjian dari para franchisee. Untuk itu, tidak ada salahnya untuk membaca berulang kali draft perjanjian franchise waralaba secara detail sebelum diberikan kepada calon franchisee.

  1. Pastikan sistematika perjanjian urut

Sistematika perjanjian dibuat urut agar mudah dipahami oleh calon franhisee. Karena sebagai franchisor, memiliki perjanjian yang lengkap dan jelas saja belum cukup apabila isi perjanjian tersebut tidak dipahami oleh franchisee Anda. Oleh karena itu, perlu ada sesi khusus yang dibuat oleh franchisor untuk memastikan franchiseenya paham isi perjanjian franchise sebelum penandatanganan perjanjian. Apabila sistematika dibuat urut, franchisor akan lebih mudah menjelaskannya kepada franchisee.

  1. Konsultasikan draft perjanjian yang Anda susun

Ada baiknya draft perjanjian waralaba yang sudah disusun untuk dikonsultasikan kepada ahli hukum atau konsultan waralaba untuk mendapatkan saran dari sudut pandang lain. Hal ini dilakukan agar mendapatkan saran dari professional, karena biasanya perjanjian yang disusun oleh franchisor sangat berorientasi kepada kepentingan franchisor dan kurang berimbang kepada kepentingan franchisee.

Demikian sedikit tips ketika menyusun perjanjian waralaba. Satu lagi hal penting ketika menyusun perjanjian waralaba, hindari mencontoh perjanjian waralaba dari pihak lain untuk dijadikan draft perjanjian waralaba bisnis Anda. Karena keunikan, kelebihan serta kekurangan masing-masing bisnis tentu berbeda-beda. Perjanjian waralaba sebenarnya adalah tools bagi pemilik bisnis waralaba untuk melindungi keunikan bisnisnya atau memproteksi kekurangan bisnisnya, maka ketika Anda mencontoh draft perjanjian waralaba dari pihak lain, maka saat itu Anda sudah kehilangan keunikan atau bahkan kekurangan bisnis Anda tidak terproteksi dengan baik dalam perjanjian.

Semoga penjelasan di atas memberikan inspirasi buat Anda yang sedang menyusun perjanjian waralaba. Atau jika Anda masih kesulitan dalam menyusun perjanjian waralaba, Silahkan kontak saya di wahdifakhrozy@ifbm.co.id

Selamat Berbisnis!!

Salam,

 

 

Wahdi Fakhrozy

THE FRANCHISE CONSULTANT

wahdifakhrozy@franchiseacademy.co.id

wahdifakhrozy@ifbm.co.id

International Franchise Business Management

Member of World Franchise Associate (WFA)

 Menara Kadin Indonesia

Jl.HR Rasuna Said Kuningan Blok X – 5 Kav 2-3

Jakarta

Isi Perjanjian Franchise : Kontrak kerjasama antara Franchisor dan Franchisee

April 29, 2013

 

write

Perjanjian franchise merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat antara Franchisor dan Franchisee untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, perjanjian franchise juga diperlukan sebagai salah satu syarat administratif bagi franchisee untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagai bukti sebuah perusahaan penerima waralaba (franchisee).

Pada Peraturan Menteri Perdagangan No.53 tahun 2012 disebutkan bahwa perjanjian franchise setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut :

  1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas pemilik/penanggungjawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
  2. Jenis hak Kekayaan Interlektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
  3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
  4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
    1. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
    2. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
  5. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.
  6. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
  7. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
  8. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Pengadilan, Arbitrase dengan mengunakan hukum Indonesia.
  9. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
  10. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.
  11. Jumlah gerai yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba.

Isi perjanjian ini diharapkan dapat melindungi masing-masing pihak, baik franchisor maupun franchisee. Oleh karena itu, penting bagi franchisor maupun franchisee untuk melakukan review terhadap isi perjanjian franchise sebelum melakukan penandatanganan.

Awal yang baik untuk memulai kerjasama merupakan salah satu kunci sukses berbisnis franchise. Jangka waktu yang cukup panjang (umumnya 5 tahun) rentan terjadi permasalahan. Untuk itu, perjanjian yang kuat dan mengikat kedua belah pihak sangat penting untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Apabila anda ingin mendapatkan langkah-langkah praktis penyusunan perjanjian franchise, silahkan email kami di franchiseconsultant@ifbm.co.id

 

 

Salam Franchise,

 

 

Wahdi Fakhrozy
wahdifakhrozy@franchiseorganizer.com
International Franchise Business Management
 Menara Kadin Indonesia
Jl.HR Rasuna Said Kuningan Blok X – 5 Kav 2-3
Jakarta